Government shutdown over periods bagian 1

Government shutdown over periods bagian 1

Apa yang ada didalam fikiran anda saat mendengar kata government shutdown ini, mungkin anda bisa menjawab dengan mudah bahwa government shutdown adalah proses penutupan pemerintahan.

Tetapi lebih jauh, jika anda ditanya apa akibatnya terhadapt ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, dan bahkan hubungan internasional terhadap Negara lain jika Negara dihentikan operasionalnya.

Lalu bagaimana jika terjadi di Indonesia ??

Sekarang bagaimana tanggapan anda ?

Baiklah, tulisan ini ditulis untuk membuka wawasan kita, betapa bahayanya government shutdown disuatu Negara, dengan kasus yang nyata dan sering sekali terjadi di Negara adidaya yang mendapat label Negara demokrasi terbesar dan paling maju di dunia yaitu Amerika Serikat.

Apakah government shutdown?

Government shutdown adalah berhentinya aktivitas pelayanan publik (seperti pelayanan pembuatan paspor) yang dilakukan pemerintah dikarenakan anggaran rencana belanja atau APBN (dalam istilah Indonesia) yang disusun dan diajukan oleh presiden melalui lembaga terkait kepada HOR (House of Representatives) dan senat, dan tidak mendapatkan persetujuan dari senat. Sehingga seluruh aktivitas pemerintah harus dihentikan karena tidak memiliki anggaran operasional.

Kapan Government shutdown pertama kali terjadi?

Government shutdown pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 30 september tahun 1976 saat masa pemerintahan presiden Gerald ford dikarenakan presiden Gerald Ford makukan perubahan anggaran operasional pada departemen Tenaga kerja dan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan dengan memvetonya.

Bagaimana mekanisme government shutdown?

Government shutdown terjadi dikarenakan adanya pemisahan kekuasaan yang diatur dalam kontitusi Amerika Serikat dimana anggaran harus di setujui oleh dewan dan senat.

Setelah disetujui oleh dua lembaga tinggi Negara tersebut, rancangan anggaran tersebut harus ditandatangani oleh presiden.

Kongres akan menerima rancangan anggaran tersebut jika presiden memveto rancangan tersebut, di kongres veto tersebut dapat dibatalkan melalui 2/3 suara menolak.

Government shutdown terjadi jika tiga unsur tersebut tidak mampu menyelesaikan perselisihan terhadap rancangan anggaran sampai siklus anggaran yang ada berakhir.

Situasi ini sangat tidak mungkin terjadi dinegara lain dikarenakan perbedaan system demokrasi dimana dinegara-negara lain tidak ada pemisahan kekuasaan dimana parlemen atau presiden menentukan penjabat eksekutif atau menteri.

Berapa kali government shutdown terjadi?

Mungkin ini merupakan bentuk pemerintahan yang paling dinamis di dunia dalam hal kesepakatan-kesepakatan terhadap anggaran belanja negara, sampai para elit politik dinegeri ini tidak ragu-ragu untuk menutup atau menghentikan jalannya pemerintahan sampai kesepakatan tercapai antara pihak-pihak yang berseteru baik presiden dengan senat atau kongres dan sebaliknya.

Karena begitu seringnya terjadi penutupan, total penutupan jalannya pemerintahan Amerika mencapai 20 kali selama berdirinya negera ini, dimana yang terbaru adalah tepat satu tahun jalannya pemerintahan donal trump, yang mungkin bisa dianggap sebagai kado indah dari kongres untuk presiden.

Ada juga presiden yang mencetak sejarah dengan mengalami penutupan pemerintahannya  dengan jumlah paling banyak, yakni Ronal Reagan.

Berikut ini adalah presiden-presiden yang menglami pentupan pemerinthannya dan juga masalah-masalah yang mengkibatkan penutupan pemerintahan.

A.  Gerald Ford

Penutupan terjadi pada taggal 30 Sep 1976, selama 10 hari Di karenakan Presiden Gerald Ford memveto atau merubah rancangan anggaran belanja yang di ajukan atau yang di alokasikan untuk Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Amerika Serikat dengan alasan mengendalikan pengeluaran.

Pada 1 Oktober, Kongres membatalkan veto Ford. Sehingga mengakibatkan pemerintahan harus berhenti beroperasi secara parsial (sebagian).

B. Jimmy Carter

Presiden Jimmy Carter merupakan salah satu presiden yang paling sering mengalami penutupan pemerintahannya dikarenakan seringnya tidak tercapai kesepakatan mengenai anggaran dengan DPR dan senat.

Penutupan pemeritahannya terjadi pertama kali pada tanggal 30 Sep 1977 selama 12 hari,

dikarenakan DPR (House of representative) bersikeras melarang Medicaid untuk melayani semua kasus aborsi, terkecuali dalam kasus saat nyawa sang ibu terancam. Disisi lain, Senat berkeinginan dapat memperlonggar larangan ini agar anggaran aborsinya bisa mencakup kasus pemerkosaan atau inses.

Negoisasi keduanya tidak menemukan jalan keluar, sehingga Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan terpaksa berhenti berpoperasi.

Tanggal 31 Okt 1977 merupakan kali kedua government shutdown terjadi pada era jimmy carter selama 8 hari.

Akibat Perjanjian anggaran sementara tidak berlaku lagi. Sehingga Presiden Jimmy Carter kembali menandatangani perjanjian anggaran untuk kedua kalinya, hanya demi untuk meluangkan waktu bernegosiasi.

The third government shutdown terjadi pada tanggal 30 Nov 1977 selama 8 hari.

Dikarenakan kesekian kalinya Perjanjian anggaran sementara tidak berlaku lagi sampai batas waktu yang ditentukan tetapi negoisasi menmuijalan buntu.

DPR (house of reprentatives) tetap tidak setuju dengan pemikiran Senat, terhadap perluasan cakupan Medicaid yakni untuk aborsi korban pemerkosaan bawah umur.

Sampai keduanya menemui Kesepakatan bahwa Medicaid dapat melayani semua yang di perdebatkan diatas.

Atas dasar sia-sia, Presiden Carter memveto RUU apropriasi pekerjaan umum dan RUU pertahanan, termasuk juga anggaran kapal induk bertenaga nuklir. Anggaran untuk Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan juga ditunda karena ada masalah tambahan seputar cakupan aborsi Medicaid.

Hal tersebut menjadi penyebab pentupan pemerintahannya yang ke empat kalinya pada tanggal 30 Sep 1978 selama 18 hari.

Penutupan yang kelima terjadi pada tanggal 30 Sep 1979 selam 11 hari, dikarenakan  DPR mendorong peningkatan gaji sebesar 5,5% untuk anggota kongres dan pegawai negeri senior sebagai bentuk penentangan terhadap kongres.

Dan berupaya membatasi anggaran federal untuk aborsi terhadap kasus ancaman kesehatan ibu saja, sedangkan Senat menginginkan anggaran untuk aborsi pada kasus pemerkosaan dan inses dipertahankan.

C. Ronald Reagan

Presiden Ronal Reagan merupakan presiden yang mencetak sejarah penutupan pemerintahan paling banyak sepanjang sejarah kepresidenan amerika, mecapai 8 kali penutupan.

Pentupan pertama terjadi pada tanggal 20 Nov 1981 selama 2 hari  akibat Presiden Ronald Reagan bertekat untuk memveto rancangan anggaran apapun, yang meliputi pemangkasan anggaran dalam negeri dengan total mencapai $2,2 miliar atau setengah dari anggaran yang diajukannya.

walaupun Senat yang menyetujui usulan sesuai keinginannya, DPR mendesak anggaran pertahanan dipotong lebih besar dari pada yang diinginkan Reagan dan gaji anggaran kongres dan pegawai negeri dinaikkan. Rancangan anggaran yang disepakati lebih rendah $2 miliar dari usulan Reagan, sehingga terjadi veto oleh presiden dan pemerintahan pun ditutup.

Tanggal 30 Sep 1982 menjadi pentupan pemerintahannya untuk kedua kalinya meskipun hanya sehari saja, hal ini Terjadi keterlambatan kongres selama satu hari untuk menyetujui rancangan anggaran yang diperlukan.

Lebih lanjut, pemerintahan presiden reagan kembali ditutup selama tiga hari pada tanggal 17 Des 1982 karena DPR dan Senat berkeinginan untuk membiayai lapangan pekerjaan, namun Presiden Reagan berjanji sebaliknya yak akan memveto rancangan semacam ini.

DPR juga menentang rencana pendanaan rudal MX. Shutdown berakhir setelah Kongres membatalkan rencana lapangan kerja mereka, dengan konsekuensi bahwa presiden harus membatalkan anggaran untuk rudal MX dan Pershing II.

Dan presiden juga menyetujui anggaran belanja untuk Legal Services Corporation yang sebenarnya ingin dibubarkanagar mendapatkan bantuan lluar negeri dari Israel yang lebih banyak.

Lagi-lagi presiden Reagan  harus menghadapi kenyataan pahit atas pemerintahannya yang harus ditutup ke empat kali selama tiga hari pada tanggal 10 Nov 1983 akibat DPR yng berkeinginan untuk memperbesar anggaran pendidikan, tetapi dengan memperkecil anggaran pertahanan dan bantuan luar negeri sehingga mengakibatkan perselisihan dengan Presiden Reagan.

Pada akhirnya DPR mengurangi rencana anggaran pendidikan yang disusun dan menyetujui pendanaan rudal MX.

Dengan konsekuensi angaran pertanahan dan bantuan luar negeri harus tetap diperkecil. Serta pelarangan penyewaan ladang minyak dan gas di cagar alam federal. Ditambah lagi asuransi kesehatan karyawan pemerintah tidak boleh membiayai aborsi.

Presiden Reagan mendukung penuh keinginan DPR untuk menyusun anggaran  pemberantasan kejahatan, tetapi tidak mendukung paket proyek pengairan. Tetapi akhirnya presiden menawarkan kesepakatan akan membatalkan paket pemberatasan kejahatannya dengan imbalan peniadaan anggaran untuk menggagalkan Grove City v. Bell melalui aksi hak-hak sipil yang disusun oleh senat, tetapi gagal mencapai kata sepakat yang mengkibatkan pemeritahan harus ditutup untuk kelima kalinya selama 2 hari pada tanggal 30 Sep 1984.

Penutupan pemerintahan pada masa presiden reagan nampaknya menjadi suatu hal  yang tidak tabuh lagi, pasalnya pada tanggal 3 Okt 1984 pemerintahannya kembali ditutup untuk ke enam kalinya meskipun hanya selama satu hari saja, Penutupan terjadi setelah upaya perpanjangan anggaran tiga hari tidak berlaku. Kongres yang pada akhirnya meniadakan rencana paket pengairan dan hak sipil, tetapi disisi lain presiden mempertahankan paket pemberantasan kejahatannya, serta anggaran bantuan untuk Contras Nikaragua ikut melenggang disahkan.

Beberapa isu mengakibatkan shutdown yang ketujuh kalinya pada tanggal 16 Okt 1986 selama 1 hari yakni DPR menahan keinginan mereka dengan imbalan mendapatkan satu suara setuju untuk paket kesejahteraannya, serta konsesi penjualan BUMN Conrail pada saat itu.

The last government shutdown pada era presiden Reagan terjadi selama satu hari pada tanggal 18 Des 1987 karena Penentangan biaya untuk pasukan Contras dan mendikte pemerintah Federal Communications Commission dengan secepat mungkin memberlakukan "Doktrin Keadilan" diperlihatkan dengan jelas oleh senat dan DPR yang saat itu dikuasai oleh partai demokrat. Mereka membatalkan "Doktrin Keadilan" dengan syarat bantuan Contras tidak bertujuan untuk aksi kekerasan.

Government shutdown over periods bagian 2