Pemerintah berpotensi melakukan Kekerasan psikologis ke masyarakatnya

Jika sebelumnya kita di hebohkan dengan sebuah keputusan dari PBNU yang tidak masuk akal tentang kata "kafir". Yang kemudian mereka kategorikan sebagai kejahatan teologis. Padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Karena setiap agama memiliki sebutan tersendiri terhadap orang-orang yang tidak satu kepercayaan dengan penganutnya

Kali ini hal senada terjadi, tetapi perbedaannya adalah potensi kejahatan  berupa psikologis. Beberapa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan, memutuskan untuk melebeli rumah penerima manfaat PKH (Program keluarga Harapan), dengan stiker miskin.

Bahkan untuk mengantisipasi pencabutan stiker miskin di rumah para penerima manfaat PKH. Pemerintah memutuskan untuk mengecat dinding rumah dengan label Keluarga miskin.

Beberapa kabupaten kota telah menerapkan kebijakan ini, seperti kota prabumulih. Awalnya mereka bertujuan tanda tersebut untuk dapat membedakan masyarakat miskin, dan layak menerima program tersebut. Serta mengurangi ketidaktepatan sasaran program tersebut, yang pada realitasnya banyak orang kaya menjadi penerima  manfaat program tersebut.

Namun jika kita tinjau secara psikologis, kebijakan tersebut berpotensi menjadi kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah dapat menimbulkan perasaan malu, rendah diri, rasa terhina dan sebagainya pada penerima manfaat. Masyarakat penerima manfaat akan secara tidak langsung mendapatkan perlakuan yang tidak baik secara sosial. 

Lebih jauh stiker penanda tersebut mau tidak mau akan menjadi bahan olok-olok atau bully di tengah masyarakat. Meskipun berbagai pihak berkelit bahwa ini adalah solusi terbaik. Namun potensi kejahatan tersebut jauh lebih besar untuk terjadi, terutama dikalangan millenial.