SALAH NARASI

Perseteruan ketua DPRD DKI dan Gubernur “Anis Baswedan” akhir-akhir ini semakin membuka mata kita selebar mungkin terhadap semua politisi. Manakah politisi atau partai yang bekerja untuk kepentingan rakyat atau hanya rakyat untuk kepentingan mereka?

Setelah sebelumnya berseteru tentang pelaksana pembangunan dan pengelola stadion untuk markas klub sepakbola ibu kota (PERSIJA). Dan kini ketua DPRD DKI lagi-lagi menjegal langkah sang gubernur yang akan menjual saham pada perusahaan bir. 

Sebelumnya, pada keputusan pelaksana pembangunan stadion, DPRD DKI beralasan bahwa Perusahaan yang ditunjuk masih diragukan. Padahal perusahaan yang sama menjadi pelaksana pembangun venue balap sepeda (veldroom) pada masa gubernur Ahok. Hal ini menjadi semakin jelas, bahwa semangat yang di usung adalah semangat golongan yang sangat jauh dari nilai-nilai negarawan.

Selain itu juga, fungsi sebagai legislatif juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lucu? Tentu saja iya. Karena orang-orang tersebut nampaknya tidak memahami dengan baik fungsi legislatif dan nilai kenegarawanan serta makna oposisi atau pro eksekutif. 

Selama 5 tahun terakhir kita dipertontonkan kesalahfahaman tersebut. Social perspective di framing sedemikian rupa, jika orang-orang yang memilih posisi sebagai oposisi adalah musuh utama dan besar bagi pemerintah yang harus disingkirkan. Atau sebaliknya jika pemerintah tidak didukung oleh mayoritas anggota legislatifnya maka semua kebijakan harus dijegal, setidaknya dibuat sulit dan lama. 

Selain itu, kita juga dipaksa untuk menelan praktek pro yang keliru. Misalnya saja, ketika sebuah partai berada di barisan eksekutif, dan mendapat jatah menteri, maka semua anggota legislatifnya harus setuju dan tidak boleh mengkritik sedikitpun terhadap berbagai kebijakan pemerintah meskipun tidak tepat. Dengan kata lain penjabat eksekutif berusaha membungkan anggota legislatif dengan memberikan jatah posisi menteri. Atau praktik sebaliknya, menjegal kebijakan pemerintah.

Seharusnya anggota legislatif adalah mitra keritis eksekutif. Mitra kritis? Ya hal tersebutlah yang harusnya dilakukan oleh semua partai dan anggota legislatifnya di berbagai level. Apakah yang dimaksud mitra kritis tersebut. Mendukung penuh semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritik semua kebijakan yang tidak atau kurang berpihak kepada rakyat kecil. 

Memanggil eksekutif guna meminta penjelasan ilmiah terhadap sebuah kebijakan yang akan diambil. Bukan mengkonsumsi berita-berita yang bersifat menggoreng dan memperuncing perseteruan.

Perseteruan yang terjadi di DKI Jakarta adalah sebuah tindakan yang lucu, serta tidak mencerminkan sedikitpun sikap bekerja untuk rakyat diperlihatkan ketua DPRD DKI Jakarta. Kenapa seperti itu? Berdasarkan berbagai berita dari semua surat kabar ternama negeri ini, serta pernyataan ketua DPRD DKI pada berbagai wawancara yang menjawab pendapat tersebut. Dia menyebutkan bahwa sengaja tidak memperdulikan permohonan persetujuan penjualan asset, saham di perusahaan bir, pada PT. Delta yang sudah di ajukan sejak tahun lalu.

Seharusnya sikap tersebut tidak dipertotonkan kepada publik. Dewan harusnya menggelar sidang dan mengundang pemerintah untuk memberikan penjelasan kajian secara ilmiah atas wacana kebijakannya.

Tetapi sesuatu yang sangat patut kita syukuri adalah pencerahan yang luar biasa dari kejadian ini. Kita dapat menyusun kembali penilaian terhadap partai mana yang memang berjuang untuk kepentingan rakyat bukan rakyat untuk kepentingan partai. 

Sebaliknya, banyak pemerintah yang juga keliru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terutaman dalam hal kebijakan tata kota. Seperti melakukan penggusuran entah dengan berbagai dalih kepentingan. Rakyat dipaksa untuk pindah dan mendapat ganti bunting, pernyataan gubernur DKI Jakarta sudah cukup untuk menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan banyak pemerintah daerah dan pusat.

Semoga kita semakin terbuka pandangannya. Tulisan ini bukan dimaksudkan mendukung atau menyalahkan pihak manapun, tetapi sebagai media pencerah kita semua yang terkadang terhalang oleh sikap fanatisme yang tidak berdasar terhadap sebuah partai atau tokoh. Yang justru partai tersebut tidak membawa manfaat apapun.